Lampung Utara– Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) menggelar Sosialisasi, Advokasi, dan Akreditasi Perpustakaan di Gedung Pusiban, Rabu (23/9). Agenda tahunan ini difokuskan untuk meningkatkan mutu tata kelola serta standar pelayanan perpustakaan di seluruh wilayah Lampung Utara.
Sebanyak 350 pengelola perpustakaan desa, kelurahan, sekolah, dan komunitas literasi berpartisipasi dalam pembekalan ini. Masing-masing peserta menerima sertifikat elektronik yang berfungsi sebagai penunjang kredit poin dalam pengajuan akreditasi.
Kepala Dispusip Lampung Utara, Aprilia, S.T., M.M., menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman teknis terkait Standar Nasional Perpustakaan (SNP), penggunaan instrumen penilaian, serta mekanisme pengajuan akreditasi ke Perpustakaan Nasional RI.
“Kami ingin memastikan seluruh pengelola siap. Sasaran kita jelas: semua perpustakaan di Lampung Utara wajib terakreditasi,” ujar Aprilia yang didampingi Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan”, Muji Tabah.
Aprilia membeberkan, kriteria akreditasi menuntut perpustakaan desa dan sekolah memiliki sedikitnya 1.000 judul buku. Adapun perpustakaan tingkat kabupaten saat ini masih tergolong Tipe C dengan koleksi 8.500 judul, dari target 12.500 judul untuk dapat naik kelas ke Tipe B.
Guna mengejar ketertinggalan tersebut, Dispusip mengusung strategi penambahan koleksi bahan pustaka, pemanfaatan sarana gedung, hingga program jemput bola seperti bimtek dan lomba bertutur.
Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Utara, Romli, menyatakan apresiasinya dan berharap momentum ini dapat mempercepat pemenuhan standar nasional. Menurutnya, akreditasi adalah kunci agar perpustakaan mampu menjalankan peran ideal sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan yang menghadirkan narasumber Dra. Nellawaty Ningsih, M.M. (Praktisi Literasi) dan Yaty Tedjawiati, S.Pd. (Asesor Perpustakaan) ini turut dihadiri Bunda Literasi drg. Meri Farida Hamartoni, Ketua TP-PKK 1 Bety Viviyanti Romli, Staf Ahli Bupati Dra. Sri Mulyana, serta perwakilan Kepala SKPD (MW/red).
