Koalisi Aktivis Muda Indonesia Akan Bawa Masalah Disdikbud Tubaba Ke Aksi Di KPK dan Kejagung RI

Jakarta – Kowalisi Aktivis Muda Indonesia ikut menyoroti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tulang Barat (Tubaba), yang dinilai ada dugaan mark up pada anggaran makan minum, sebagaimana telah diberitakan harianmonitor, senin 8 Des 2025 lalu.

Sepri Hardiantara selaku Ketua Koalisi Aktifis Muda Indoensia mengatakan pihaknya telah menulusuri bukan hanya pada item anggaran makan minum rapat saja, terjadi pembengkakan namun dibeberapa pos anggaran lain seperti pada anggaran sewa gedung juga tampak sangat memprihatinkan karena rentan terjadi pemborosan anggaran, “Kuat dugaan penggelembungan anggaran itu dilakukan oknum tentu untuk meraup keuntungan pribadi, melihat hal itu KAMI berencana menggelar aksi di gedung KPK dan Kejaksaan Agung RI, untuk mendorong pihak berwenang bisa segera melakukan audit pada anggaran di Disdikbud Tubaba,”tegas Sepri,saat dihubungi melalui telepon selulernya,sabtu 13 Des 2025.

Mengomentari berita sebelumnya Sepri mengatakan pihaknya ikut prihatin dengan kondisi bangunan kantor yang sudah tidak layak digunakan, ditambah sampah berserakan dilingkungan kantor menambah kesan seperti gedung tak berpenghuni.

Lingkungan yang tidak terurus,
Lebih parah lagi sampah berserakan di sekitar kantor menambah citra buruk terhadap lembaga yang seharusnya menjadi teladan dalam hal kebersihan, kedisiplinan, dan tata kelola. Kondisi ini jelas mencoreng wajah pemerintahan daerah, sekaligus menunjukkan lemahnya komitmen terhadap pelayanan publik yang bermartabat.

Kandisi itu, tambah Sepri pasti berdampak terhadap Pelayanan Publik
Kondisi kantor yang tidak layak dan lingkungan yang kumuh bukan hanya masalah estetika, Hal ini berdampak langsung pada menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dunia pendidikan.

“Kondisi itu bisa menghilangkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” kata Sepri.

Kontradiksi terhadap semangat pendidikan, yang seharusnya mengajarkan nilai kebersihan, keteraturan, dan tanggung jawab.

Namun anehnya, meski memiliki kondisi bangunan kantor seperti itu, Pada alokasi tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBD kabupaten setempat, Disdikbud Tubaba lebih memilih menganggarkan biaya makan dan minum rapat yang nilainya sangat fantastis.

berikut rinciannya:
Rp12.040.000 Januari
Rp 59.100.000 Maret
Rp 54.000.000 Januari
Rp 12.000.000 Januari
Rp 13.000.000 Januari
Rp 35.900.000 Januari
Rp 92.100.000 Januari
Rp 230.000.000 Januari
Rp 12.800.000 Januari
Rp 62.500.000 Januari
Rp 26.000.000 Januari
RP 13.000.000 Januari

Dengan jumlah total kurang lebih
Rp 622.440.000

Sepri Herdianta dan seluruh anggota Koalisi Aktivis Muda Indonesia, sangat miris jika melihat besarnya anggaran itu, kami menduga terlalu besar mark up anggarannya nya bahkan bisa dikatakan pemborosan anggaran yang hanya digunakan untuk makan minum rapat, bahkan terkesan mengabaikan kondisi gedung kantor yang harus terlebih dahulu diprioritaskan.

“Tentu KAMI juga mempertanyakan anggaran sebesar itu dikemanakan sedangkan melihat daripada kinerja dan melihat kondisi gedung, halaman gedung banyak nya sampah seakan di dipedulikan, jadi tempat sarang tikus berseragam,”Ujar Sepri.

Aneh tapi nyata,lanjut Sepri, maka KAMI menegaskan ikut prihatin dengan keadaan masih ada bangunan kantor yang seharusnya menjadi pusat pelayanan publik dan pengelolaan pendidikan daerah, justru tampak tidak layak digunakan.

Dinding dan fasilitas yang rusak, ditambah lingkungan yang tidak terawat, menimbulkan kesan bahwa kantor tersebut seperti gedung hantu tak berpenghuni.

Menanggapi Hal itu
Koalisi Aktifis Muda Indonesia menyatakan sikap:

1.Mendesak Kejati Tubaba dan Inspektorat Audit & periksa menyeluruh anggaran yang ada Disdikbud Tubaba.

2.Menuntut adanya pengelolaan lingkungan kantor yang bersih dan tertib, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan administratif.

3.Meminta transparansi anggaran terkait pemeliharaan kantor dan fasilitas publik, agar masyarakat mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah terhadap pelayanan pendidikan.

4.Mendesak Bupati agar mengevaluasi seluruh jajaran nya dan tidak pandang bulu yang salah harus di tindak yang tidak bekerja secara benar harus dicopot bila perlu pecat.

Langkah selanjutnya KAMI
Menegaskan bahwa jika tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat, kami akan menggalang aksi massa di gedung KPK dan kejagung RI apabila suara kami tidak di indahkan ini sebagai bentuk protes terhadap kelalaian pemerintah daerah kabupaten tulang bawang Barat.

“Kami menilai bahwa kondisi kantor Disdikbud Tubaba saat ini adalah cermin buruk tata kelola pemerintahan daerah. Pendidikan adalah urusan fundamental bangsa, dan tidak boleh dikelola dari kantor yang menyerupai bangunan terbengkalai. Kami menuntut perubahan segera demi martabat pelayanan publik dan masa depan pendidikan di Tubaba.” tutup Sepri Herdianta

Kami Bersatu, Kami Menuntut, Kami Tidak Akan Diam! (Red).